SAMARINDA, VIDETIMES.com – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti permasalahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kota Tepian. Ia menilai, salah satu hambatan utama dalam penanganan stunting adalah ketidaksinkronan data antarinstansi pemerintah.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (8/4/2025), Novan menjelaskan bahwa perbedaan data antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyebabkan program penanganan menjadi tidak tepat sasaran.
“Ketika data tidak seragam, bisa saja satu anak mendapatkan penanganan berulang, sementara anak lain yang membutuhkan malah terlewat,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya konsolidasi data terlebih dahulu sebelum menyusun strategi atau menjalankan program. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga harus diperjelas agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih.
Lebih lanjut, Novan mengingatkan bahwa stunting tidak selalu disebabkan oleh kekurangan gizi. Ia menyebut, faktor genetik juga dapat memengaruhi pertumbuhan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam proses identifikasi.
“Bisa saja anak terlihat kecil karena faktor keturunan, bukan karena stunting. Itu harus dibedakan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan,” jelasnya.
Terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, Novan mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan stunting sejak dini, khususnya bagi anak usia sekolah.
Ia berharap, dengan koordinasi dan data yang tertata rapi, program-program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia.
“Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi yang sehat, kuat secara fisik maupun mental, dan siap bersaing menghadapi tantangan masa depan,” tuturnya.
Novan menegaskan, meskipun tantangan dalam penanganan stunting cukup kompleks, bukan berarti tidak bisa diatasi. Kuncinya, menurut dia, adalah komitmen kuat dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat kelurahan.
“Kalau semua saling terbuka, duduk bersama, dan bekerja dengan data yang sama, maka program tidak akan tumpang tindih dan anggaran pun tidak terbuang sia-sia,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
