VIDETIMES – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan kepastian mengenai keberlanjutan program-program kerakyatan di tahun anggaran mendatang. Meski dihadapkan pada dinamika penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjamin dua program prioritas tidak akan terkena dampak efisiensi. Kedua program vital tersebut adalah perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan pengadaan kendaraan operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT).
Penegasan ini disampaikan Ardiansyah saat ditemui di kawasan pusat pemerintahan Bukit Pelangi. Ia menyadari adanya tantangan fiskal, namun memastikan bahwa pos anggaran yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat kecil dan pelayanan dasar tetap aman.
“Program unggulan insyaallah tetap berjalan sesuai rencana. Termasuk jaminan bagi pekerja rentan itu, tetap ya. Kita berkomitmen penuh karena ini menyangkut jaring pengaman sosial masyarakat,” ujarnya.
Terkait perlindungan pekerja rentan, Pemkab Kutim fokus mengejar target cakupan hingga 150.000 warga. Program ini dinilai sangat krusial untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang bekerja di sektor informal dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian. “Kita akan terus berupaya mencapai target 150 ribu orang itu, agar seluruh pekerja rentan di Kutim memperoleh hak perlindungan yang layak,” tegas Bupati.
Sementara itu, progres pengadaan motor operasional bagi Ketua RT juga dilaporkan terus berjalan positif.
Ardiansyah menyebut distribusi unit ke berbagai kecamatan telah dilakukan secara bertahap. Kendaraan ini diharapkan menjadi ujung tombak peningkatan layanan publik di tingkat akar rumput, mempermudah mobilitas RT dalam mengurus administrasi warga, hingga mempercepat respon dalam situasi darurat.
“Alhamdulillah program motor ini tetap berjalan. Sebagian unit bahkan sudah disalurkan dan digunakan,” tambahnya.
Konsistensi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kutim tetap menempatkan pelayanan publik dan stabilitas sosial sebagai garda terdepan pembangunan, terlepas dari fluktuasi kondisi anggaran daerah. (K/Adv/Kominfo)
