Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat langkah dalam upaya penurunan angka stunting. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menghadiri acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tahun 2024 dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Kamis (13/3).
Dalam acara tersebut, hadir pula Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dr. Nurizky Permanajati. Serah terima data ini merupakan langkah strategis untuk memastikan intervensi pencegahan stunting lebih tepat sasaran.
Optimalisasi Data untuk Pencegahan Stunting
Data KRS yang diserahkan akan digunakan oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar sebagai dasar dalam merancang program dan kebijakan pencegahan stunting. OPD yang terlibat meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta beberapa instansi lainnya.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, pemanfaatan data ini sangat penting agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. “Dengan data yang akurat, OPD dapat melakukan intervensi yang lebih efektif dan terarah, sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting,” jelasnya.
Sekda Kukar : Program Harus Berdasarkan Data Nyata
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa data KRS yang telah diterima harus dikelola dengan baik agar program intervensi berjalan optimal. Ia mengingatkan bahwa pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan semata, tetapi harus menggunakan data yang valid dan terverifikasi.
“Jangan hanya melihat angka di atas kertas, tapi pelajari secara mendalam agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Sunggono. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menangani masalah stunting secara komprehensif.
Selain penanganan anak yang sudah mengalami stunting, Pemkab Kukar juga menargetkan tidak ada lagi penambahan kasus baru atau New Zero Stunting. “Bupati Kukar menekankan bahwa pencegahan lebih penting. Oleh karena itu, kita harus memastikan tidak ada anak yang baru mengalami stunting di Kukar,” tambahnya.
Komitmen Bersama Menuju Kukar Bebas Stunting
Dengan adanya data KRS yang lebih akurat dan strategi intervensi yang lebih tepat, diharapkan angka stunting di Kukar dapat terus menurun. Pemerintah bersama OPD dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target ini demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
“Sinergi antara pemerintah, OPD, dan masyarakat sangat penting. Dengan langkah konkret dan kerja sama yang solid, kita optimis bisa mewujudkan Kukar bebas stunting,” pungkas Sunggono.
