Kutai Timur – Program bantuan seragam gratis yang diberikan pemerintah daerah kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai keluhan dari orang tua siswa, terutama yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Banyak dari mereka menyampaikan bahwa seragam bantuan tidak sesuai dengan ketentuan seragam sekolah masing-masing sehingga tidak dapat dipakai oleh siswa.
Kondisi ini mendorong Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, untuk meminta adanya penyesuaian mekanisme.
Sulaeman menilai bahwa persoalan ini terjadi karena perbedaan standar seragam di sekolah-sekolah swasta yang biasanya memiliki corak atau model berbeda.
Hal tersebut membuat seragam bantuan dari pemerintah tidak dapat langsung digunakan.
“Sekolah swasta umumnya memiliki seragam khusus yang berbeda dari sekolah negeri. Inilah yang sering menjadi persoalan,” jelasnya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan telah memproyeksikan anggaran pada tahun 2026 untuk membantu pengadaan seragam bagi seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang perlu diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan fasilitas pendidikan yang lebih merata.
“Rencananya, bantuan seragam akan dianggarkan untuk semua sekolah mulai tahun 2026,” ucapnya.
Sulaeman menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada mekanisme yang disusun. Ia berharap penyaluran seragam dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di sekolah.
Menurutnya, pemberian bantuan yang tidak sesuai justru membebani orang tua karena tetap harus membeli seragam tambahan.
“Jika ingin membantu, mekanismenya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” tegasnya.
Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan komite sekolah sangat diperlukan agar bantuan seragam benar-benar efektif.
Dengan mekanisme baru yang lebih fleksibel, sekolah dapat memberikan informasi detail terkait jenis seragam, sehingga bantuan yang diberikan sesuai kenyataan lapangan.
Lebih jauh, Sulaeman menambahkan bahwa bantuan seragam merupakan bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan, dan karenanya tidak boleh justru menimbulkan masalah baru.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap pola bantuan dilakukan agar program ini berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
Dengan penyesuaian mekanisme dan koordinasi yang lebih baik, Sulaeman optimistis bahwa program bantuan seragam gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Kutai Timur. (ADV)
