SAMARINDA, VIDETIMES.com – Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari, Senin (12/5/2025), kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Samarinda lumpuh. Genangan air terlihat di berbagai ruas jalan utama hingga merendam kawasan permukiman. Banjir yang kerap terjadi ini kian menegaskan bahwa persoalan klasik tersebut masih jauh dari kata tuntas.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, banjir yang terus berulang bukan sekadar persoalan musiman, melainkan cerminan dari belum optimalnya sistem infrastruktur dan strategi mitigasi bencana di kota ini.
“Banjir yang terus terjadi harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Kami minta Dinas PUPR lebih serius, jangan hanya melakukan penanganan sementara atau tambal sulam,” ujar Abdul Rohim, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup wilayah hulu hingga hilir. Ia menekankan bahwa penyebab banjir bisa berasal dari volume air tinggi di hulu atau aliran yang tersumbat di hilir karena sedimentasi, sampah, maupun penyempitan jalur air.
“Jika masalahnya di hulu, maka pembangunan kolam retensi perlu diprioritaskan. Tapi kalau di hilir, berarti saluran drainase dan sungai yang harus segera diperbaiki,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Abdul Rohim juga menyoroti bencana lain seperti tanah longsor dan terowongan kota yang tergenang. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan adanya rangkaian permasalahan yang saling berkaitan, dan tidak bisa ditangani secara parsial.
“Permasalahan ini tidak bisa diatasi hanya oleh satu dinas. Harus ada koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari drainase, daerah aliran sungai (DAS), hingga pengelolaan sampah. Semuanya harus terkoneksi dalam satu sistem mitigasi yang solid,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Samarinda berencana memanggil Dinas PUPR untuk menggelar rapat evaluasi. Ia berharap, rumusan solusi yang terukur bisa segera diwujudkan agar banjir tidak terus menjadi momok tahunan bagi warga.
“Kita harus mengakhiri pola reaktif. Masyarakat butuh jaminan bahwa banjir bukan lagi agenda rutin yang hanya dijadikan keluhan tanpa solusi,” pungkasnya.
Desakan pun mengalir kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk segera bertindak cepat, terkoordinasi, dan sistematis. Warga berharap langkah nyata segera diambil demi keselamatan, kenyamanan, dan masa depan kota yang lebih tangguh terhadap bencana. (Adv/DPRD Samarinda)
