KUTAI TIMUR, VIDETIMES.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Budianto Bulang, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, pada Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Budianto menyebut Pilkada langsung merupakan amanah reformasi dan konstitusi yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Namun, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diselesaikan secara kolektif.
“Pilkada langsung adalah bentuk demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun, kita masih dihadapkan pada persoalan seperti mahalnya biaya politik, rendahnya partisipasi pemilih, serta praktik politik uang,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan lain yang turut menjadi sorotan ialah akurasi data pemilih yang masih bermasalah, rendahnya literasi politik masyarakat, hingga kecenderungan pemilih yang lebih mempertimbangkan popularitas calon ketimbang rekam jejak dan kapasitasnya.
“Kita perlu membenahi pendataan pemilih agar lebih akurat. Edukasi politik harus terus ditingkatkan agar masyarakat memilih berdasarkan program dan integritas, bukan karena iming-iming materi,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, Budianto juga menyoroti pentingnya transparansi serta efisiensi penggunaan anggaran Pilkada, baik yang bersumber dari APBD maupun dana politik calon kepala daerah. Ia menilai, pengawasan terhadap dana kampanye harus diperketat agar tidak disalahgunakan.
“Kita ingin Pilkada berlangsung jujur dan terbuka. Pengawasan terhadap pembiayaan politik harus benar-benar dijaga agar tidak mencederai proses demokrasi,” tambahnya.
Budianto menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan demokrasi daerah. Karena itu, ia mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil bersinergi memperkuat pendidikan politik dan pengawasan pemilu.
“Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab politiknya. DPRD Kaltim melalui kegiatan PDD berkomitmen memperkuat pemahaman publik tentang etika dan budaya politik yang beradab,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Hasbi Mo’a, selaku narasumber kegiatan, menilai bahwa penanaman nilai-nilai demokrasi harus dimulai dari tingkat desa agar masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas dan kritis.
“Demokrasi yang kuat dimulai dari akar rumput. Ketika masyarakat desa memahami arti suara mereka, maka kualitas kepemimpinan yang lahir juga akan lebih baik dan berintegritas.” Tandasnya. (Irf)
