SAMARINDA, VIDETIMES.COM – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan, APBD murni Kota Samarinda tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
Pasalnya, dari proyeksi awal sebesar Rp 5,3 triliun, nilai APBD yang disahkan hanya mencapai Rp 3,18 triliun.
Kepada awak media ia menjelaskan, pemangkasan tersebut terjadi akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Awalnya APBD kita di angka Rp 5,3 triliun. Namun setelah pemangkasan anggaran, nilainya menjadi Rp 3,18 triliun,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Meski demikian, Helmi menyebut bahwa angka tersebut belum final. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu kepastian nominal Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi Kaltim.
“Kalau Bankeu sudah masuk, tentunya nilai APBD akan naik. Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari pihak provinsi,” jelasnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran, Helmi mengingatkan Pemkot Samarinda agar semakin berhati-hati dan tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran.
“Dengan adanya efisiensi ini, Pemkot harus lebih bijak dalam mengalokasikan dana agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Helmi juga menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terkait besaran anggaran makan dan minum yang disebut mencapai Rp 90 miliar, mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD.
“Pak Wali menyampaikan bahwa anggaran makan-minum mencapai Rp 90 miliar untuk seluruh OPD dan Sekretariat DPRD. Kita ikuti saja, tetapi tentu perlu melihat data detailnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk efisiensi internal, Helmi menambahkan bahwa DPRD Samarinda kini menghentikan penyediaan makanan berat seperti prasmanan. Konsumsi rapat hanya disediakan dalam bentuk makanan ringan.
“Saat ini tidak ada lagi makanan berat seperti prasmanan. Hanya snack atau makanan ringan saja,” tutupnya.
