KUTAI TIMUR, VIDETIMES.com – Pembangunan merupakan proses perbaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Daerah berkembang tentu saja membutuhkan pembangunan infrastruktur karena menjadi bagian terpenting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tentu saja, anggaran menjadi penentu dalam membangun infrastruktur & SDM.
Beberapa pekan lalu, DPRD Kutim & Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara resmi menyepakati RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) APBD (Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah) tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut dibahas melalui Rapat Paripurna ke-XV yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. Berdasarkan hasil laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) total APBD Kutim sebesar 5. 711 triliun.
Yohanes Richardo Nanga Wara yang merupakan Pemuda Kutai Timur yang juga Ketua KMI (Kutim Muda Inovatif) Kecamatan Kaubun merekomendasikan agar pembangunan tahun anggaran 2026, agar lebih fokus pada pokok permasalahan akar rumput serta transparansi dalam pengelolaannya kepada publik agar tidak adanya ketimpangan pembangunan. Rekomendasi yang dimaksudkan untuk pembangunan mulai dari pelosok Desa, misalnya di Kecamatan Kaubun.
Secara kebutuhan infrastruktur Kecamatan Kaubun secara skala prioritas misalnya normalisasi sungai-sungai untuk mengurangi banjir & pembuatan drainase sebagai penataan kelola lingkungan yang seimbang guna fungsi aliran air.
“Kita ketahui bersama, beberapa kali seiring curah hujan tinggi, luapan air yang kurang resapan tanah akibat pengecoran jalan tanpa drainase menimbulkan genangan & berakibatkan banjir sebagai contoh di Desa Bumi Etam,” Ujarnya.
Selanjutnya, penataan pembangunan akses transportasi antar Desa yang dimana masih kurangnya penerangan listrik, kurang terjangkaunya air bersih (PDAM) & kurangnya akses jaringan internet.
Selain itu akses jalan transportasi yang masih menjadi perhatian yaitu kerusakan jalan umum & jalan antar Desa yang masih perlu diperbaiki. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, menghambat mobilitas masyarakat termasuk penggunaan jalan untuk anak-anak Sekolah.
Persoalan kedua fokus pada pembangunan SDM yang berdaya saing sesuai dengan visi Bupati Kutai Timur, tentu saja pendidikan. Perlunya pemberian beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan karir pendidikan ke Perguruan Tinggi. Adanya beasiswa artinya memberikan akses & kesempatan bagi semua orang untuk mengenyam dunia pendidikan.
Memberikan fasilitas pendidikan yang layak, berkualitas & digital. Kemajuan disuatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul.
Oleh karena itu, Richardo menyampaikan agar Bupati & Wakil Bupati bisa merespon serta merealisasikan sebagai kerja nyata & lebih memaksimalkan anggaran prioritas sebagai program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Cegah efisiensi anggaran dengan pembangunan skala prioritas untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kami sangat berharap agar masyarakat terlibat aktif dalam hal melakukan Pengawasan kebijakan & transparansi kepada publik & pemangku kebijakan bisa menjawab permasalahan di Kecamatan Kaubun.”, tutup Richardo yang juga mantan Ketua DPC GMNI Samarinda. (*)
