Kutai Timur – Prediksi penurunan APBD Kutai Timur hingga sekitar 48 persen pada 2025 membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar dalam perencanaan program.
Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palembong, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait penurunan signifikan tersebut.
“Kami menerima informasi bahwa anggaran tahun depan kemungkinan berkurang hampir separuh dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Penurunan ini langsung menjadi perhatian DPRD, sehingga rapat intensif bersama seluruh SKPD dilakukan untuk menata kembali prioritas.
Setiap SKPD kini menerima plafon anggaran yang lebih kecil dan diminta menyeleksi program secara ketat. Kari menegaskan bahwa fokus harus diberikan pada kebutuhan mendesak.
“Seluruh SKPD sudah diberikan plafon yang lebih kecil, dan kini kita menyeleksi mana program yang harus diprioritaskan,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah harus realistis dengan kondisi fiskal yang terbatas. Program yang bersifat tidak mendesak dianjurkan untuk ditunda sementara.
Kari menambahkan bahwa penyesuaian akan terjadi pada beberapa proyek infrastruktur, baik dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan.
Ia menyebut bahwa tahun 2025 menjadi momentum penyesuaian paling besar dalam beberapa tahun terakhir.
DPRD berkomitmen memastikan agar penurunan anggaran tidak menimbulkan ketimpangan layanan dasar.
Kari menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terdampak secara signifikan meskipun kemampuan fiskal melemah.
“Kita perlu bersikap realistis dan memastikan program yang paling penting tetap berjalan,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan mengawal distribusi anggaran agar tetap merata.
Kari menutup dengan menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga kualitas layanan masyarakat.
“Pelayanan dasar harus tetap terjamin meskipun anggaran turun drastis,” pungkasnya. (ADV)
