Kutai Timur — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Golkar, Asti Mazar, meminta pemerintah daerah lebih berhati-hati mengajukan program multi years contract (MYC) karena adanya proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh gegabah menetapkan program jangka panjang jika kapasitas fiskal tidak memadai.
Asti menyampaikan bahwa penurunan proyeksi pendapatan daerah harus dijadikan peringatan agar perencanaan pembangunan lebih selektif.
“APBD 2026 diperkirakan menurun menjadi sekitar 4,8 triliun. Ini perlu menjadi perhatian,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD tetap membuka ruang bagi program strategis, namun harus dipastikan bahwa pembiayaan jangka panjang tidak mengganggu layanan dasar masyarakat.
“DPRD tentu memberikan dukungan, namun harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah,” kata Asti.
Agar tidak menimbulkan beban, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum MYC diajukan.
Menurutnya, perkiraan manfaat, potensi risiko, serta prioritas kebutuhan harus diselaraskan dengan kemampuan anggaran.
“Pembahasan detail sangat diperlukan agar semua aspek dapat diawasi secara tepat,” ujarnya.
Asti menilai bahwa dalam kondisi fiskal menurun, pemerintah harus mengutamakan efisiensi.
Program MYC yang tidak mendesak atau kurang berdampak pada masyarakat sebaiknya ditunda.
Ia menambahkan bahwa ketepatan perencanaan akan menentukan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Ia menegaskan DPRD siap mengawal proses ini agar MYC yang disetujui benar-benar memberi manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas anggaran daerah. (ADV)
