SAMARINDA, VIDETIMES.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, melayangkan kritik tajam terhadap ketimpangan alokasi anggaran pendidikan di Samarinda. Ia menyoroti minimnya anggaran untuk wilayah pinggiran, terutama Palaran, yang hanya mendapat Rp10 miliar dari total Rp317 miliar anggaran pendidikan fisik tahun 2025.
“Palaran itu hanya dapat Rp10 miliar untuk SD dan SMP, padahal total anggaran pendidikan fisik kita Rp317 miliar. Jelas ini timpang,” tegas Anhar (27/6/2025).
Menurutnya, ketidakadilan ini berdampak langsung terhadap kualitas dan fasilitas pendidikan di kawasan tersebut. Banyak gedung sekolah di Palaran yang kondisinya memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan.
“Gedung tidak semerawut, fasilitas pun tidak lengkap. Ini sangat jauh dari kata memadai,” katanya.
Anhar menyebut, ketimpangan fasilitas ini secara tidak langsung menciptakan stigma sekolah favorit yang hanya terpusat di kawasan tengah kota.
Ia menilai, hal inilah yang kemudian mendorong praktik-praktik curang dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB), karena orang tua berebut kursi di sekolah yang dinilai “unggul”.
“Karena fasilitas di pinggiran buruk, masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah di kota. Muncullah istilah sekolah favorit. Ini akar dari ketidaksetaraan,” ungkapnya.
Ia meyakini, apabila fasilitas dan infrastruktur pendidikan dibangun secara merata, maka tidak akan ada lagi dikotomi antara sekolah kota dan sekolah pinggiran. Orang tua pun tak lagi merasa perlu memilih-milih sekolah berdasarkan lokasi.
“Kalau semua sekolah fasilitasnya merata, orang tua akan tenang. Tak perlu pilih-pilih sekolah, karena semuanya setara,” lanjutnya.
Anhar pun meminta Pemerintah Kota untuk mengevaluasi ulang distribusi anggaran pendidikan secara menyeluruh. Menurutnya, fokus utama bukan sekadar memperbanyak sekolah, tetapi memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas yang layak dan berkualitas.
“Jangan salahkan masyarakat kalau mereka pilih sekolah tertentu. Yang harus kita evaluasi adalah bagaimana pemerintah gagal menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata,” pungkasnya.
