Kutai Timur – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menilai bahwa pembangunan jangka panjang daerah harus mulai menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama.
Menurutnya, ketergantungan Kutai Timur pada pertambangan dan perkebunan tidak dapat dijadikan fondasi ekonomi jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan nasional terhadap ketahanan pangan.
Akbar menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara modern melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut kontribusi pertanian terhadap PDRB Kutim yang masih berada di angka sekitar empat persen bukan berarti tidak prospektif, melainkan menggambarkan peluang yang belum tergarap maksimal.
“Potensi pertanian sangat besar, hanya saja belum dikelola secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan nasional yang menekankan ketahanan pangan selaras dengan kebijakan daerah.
Hal ini tercermin dalam 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim yang memasukkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan kerangka kebijakan. Tantangannya adalah pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Akbar menegaskan keberhasilan pengembangan pertanian sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi.
Dinas Pertanian Kutim telah menyatakan kesiapannya untuk menyelaraskan program dengan kebijakan kepala daerah, sementara STIPER Kutim juga siap menyediakan tenaga profesional di bidang pertanian.
“Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam mencetak SDM yang kompeten,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan generasi muda di seluruh kecamatan dan desa agar ikut menjadi motor penggerak transformasi pertanian modern.
Menurutnya, kreativitas dan semangat pemuda akan mempercepat penerapan teknologi dan inovasi.
“Generasi muda memiliki energi dan kepekaan yang dapat mempercepat perubahan,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif, Akbar memastikan DPRD Kutim akan terus mengawal kebijakan melalui fungsi pengawasan dan anggaran.
Ia memastikan DPRD tidak akan membiarkan ada kebijakan yang menghambat kemajuan pertanian.
“Kami akan memastikan seluruh regulasi mendukung kepentingan masyarakat,” tegasnya. (ADV)
