
Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Aidil Fitri, menyoroti belum meratanya akses program beasiswa pemerintah bagi siswa di wilayah pedesaan.
Persoalan ini disebut kerap muncul dalam aspirasi masyarakat, terutama dari daerah pemilihannya yang masih memiliki sejumlah desa terpencil dengan fasilitas pendidikan terbatas.
Aidil menilai bahwa pemerataan akses beasiswa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar siswa desa tidak tertinggal dari siswa di perkotaan.
Menurut Aidil, hingga saat ini ia belum mendapatkan data maupun gambaran yang benar-benar jelas mengenai sejauh mana program beasiswa menjangkau wilayah pelosok.
Ia menegaskan bahwa untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, ia perlu turun langsung melakukan pengecekan.
“Kalau ini belum bisa saya jawab karena saya belum melihat langsung ke lapangan. Harus turun dulu, tanya langsung ke sekolah-sekolah, baru saya bisa memberikan jawaban,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan lebih mendalam, terutama terhadap daerah-daerah yang tingkat partisipasi atau pengajuan beasiswanya rendah.
Menurutnya, rendahnya akses bukan hanya disebabkan faktor kemampuan akademik atau ekonomi siswa, tetapi juga bisa karena minimnya informasi atau pendampingan dari pihak sekolah dan perangkat desa.
“Pemerintah harus pastikan informasi beasiswa itu sampai. Jangan sampai anak-anak di pedesaan tidak tahu bahwa ada program yang bisa mereka manfaatkan,” tegasnya.
Aidil juga menilai bahwa sekolah-sekolah di desa harus lebih aktif memberikan pembinaan kepada siswa terkait cara mengakses program bantuan pendidikan.
Ia menyebut banyak siswa yang memiliki potensi namun terkendala proses administrasi atau kurangnya arahan.
Dalam beberapa kunjungan sebelumnya, dirinya menemukan kasus siswa berprestasi tetapi tidak mendapatkan perhatian memadai.
Ia menegaskan DPRD Kutim akan mendorong Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan menata ulang mekanisme penyaluran beasiswa agar lebih berpihak pada daerah tertinggal.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan adalah fondasi penting bagi kemajuan Kutai Timur, mengingat banyak wilayah pedesaan memiliki sumber daya manusia yang belum tergarap maksimal.
“Siswa di pedesaan juga harus merasakan program beasiswa pemerintah. Jangan hanya terpusat di kota,” katanya.
Ke depan, Aidil berencana menjadikan persoalan pendidikan desa sebagai salah satu fokus pengawasan.
Ia berkomitmen melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah di desa untuk memastikan apakah program beasiswa benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Ia berharap pemerintah daerah memperbaiki sistem distribusi program pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah. (ADV)









