SAMARINDA, VIDETIMES.com – Program pembentukan Koperasi Merah Putih mulai menunjukkan geliat di Kota Samarinda. Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sudah 59 koperasi terbentuk di berbagai kelurahan. Namun, antusiasme ini turut dibarengi catatan kritis dari DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menilai semangat pembentukan koperasi perlu diimbangi dengan model yang sesuai dengan kondisi pemerintahan lokal. Ia menyoroti bahwa struktur kelurahan di perkotaan berbeda dengan desa, sehingga pola pengelolaan koperasi tidak bisa sekadar meniru pendekatan di wilayah pedesaan.
“Di Samarinda tidak ada desa, yang ada kelurahan. Maka model koperasinya juga perlu penyesuaian realistis,” ujar Joha (23/6/2025).
Selain soal struktur, Joha juga menanggapi kekhawatiran warga terkait potensi tumpang tindih antara koperasi baru ini dengan Badan Usaha Milik Kelurahan (Bumkel) yang telah lebih dulu berjalan. Meski begitu, menurutnya, dua entitas tersebut dapat berjalan berdampingan asalkan diarahkan dengan tepat.
“Selama keduanya berpihak pada kepentingan masyarakat, mestinya bisa bersinergi. Jangan sampai satu mematikan yang lain. Justru makin banyak unit usaha, makin besar peluang ekonomi warga,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu juga mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar tak hanya fokus pada pencapaian jumlah koperasi, tapi juga memastikan keberlanjutan dan pembinaan. Ia menyoroti fenomena koperasi yang hanya aktif secara administratif namun minim pendampingan di lapangan.
“Yang sering terjadi, koperasinya ada, papan namanya berdiri, tapi pembinaannya minim. Pemerintah daerah harus benar-benar hadir, jangan pasif,” imbuhnya.
Joha menegaskan, koperasi rakyat hanya akan sukses jika didukung sistem dan struktur yang kuat. Mulai dari pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, hingga integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya.
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat komunitas. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, bahkan sempat mengunjungi langsung beberapa koperasi di Samarinda pada 24 Mei 2025.
Fokus koperasi ini adalah memberdayakan kelompok-kelompok produktif di tingkat akar rumput—mulai dari usaha mikro, kelompok tani, hingga pelaku UMKM rumahan. Pemerintah berharap koperasi bisa menjadi wadah kolektif untuk akses permodalan, pasar, dan pendampingan usaha.
Namun, seperti ditekankan Joha, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan pengelolaan di tingkat lokal.
“Jangan sampai koperasi cuma jadi proyek formalitas atau alat politik. Ini harus betul-betul dibangun untuk rakyat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
