SAMARINDA, VIDETIMES.com – Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Maulana, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Dalam pernyataan resminya, Maulana menilai belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi yang benar-benar menjawab kebutuhan dan persoalan rakyat.
“Berbagai masalah justru berulang dan bahkan memburuk. Kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate belum juga menemui kejelasan. Di saat yang sama, kekerasan terhadap gerakan sipil terus terjadi, menunjukkan lemahnya komitmen terhadap demokrasi,” ujar Maulana.
Lebih lanjut, BEM KM Unmul juga menyoroti ketimpangan infrastruktur yang tak kunjung tertangani, kelangkaan BBM, serta lambannya respon terhadap maraknya BBM oplosan. Eksploitasi tambang yang semakin massif turut memperparah konflik agraria dan krisis ekologis, yang terlihat dari meningkatnya banjir di berbagai daerah.
Tak hanya itu, delapan program prioritas yang sempat dijanjikan saat kampanye juga dianggap belum menunjukkan implementasi yang jelas. Maulana menyebut program-program tersebut lebih bersifat populis dan hanya digunakan sebagai alat pencitraan serta legitimasi kekuasaan, tanpa menyentuh akar struktural persoalan.
“100 hari ini layak dievaluasi total. Kami menuntut pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap, BEM KM Unmul resmi memberikan “Rapor Merah” kepada Rudy Mas’ud. Mereka menyebut ini bukan sekadar kritik, tapi peringatan keras terhadap jalannya roda pemerintahan yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat.
“Kekuasaan yang dibangun tanpa keberpihakan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Kalimantan Timur,” pungkas Maulana.
Menurutnya, kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keterbukaan informasi kepada publik. Tanpa kontrol yang kuat, rakyat akan terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak. (*)
